audit, etika profesional

Etika Profesional

ETIKA DAN MORALITAS
Etika (ethics) berasal dari bahasa yunani ethos,yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika adalah moralitas yang berasala dari bahasa latin mores, yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berpusat pada “benar ” dan “salah” dalam perilaku manusia.

ETIKA UMUM
Etika umum (general ethics) berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan dengan cara mencoba mendefenisikan apa yang dimaksud dengan baik bagi seseorang atau masyarakat , dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan bagi dirinya sendiri dan sesamanya.
Beberapa ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk pengembilan keputusan, yang disebut kerangka kerja enam langkah sebagai berikut:
 Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan
 Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut
 Menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan bagaimana masing-masing dipengaruhi
 Mengidentifikasi alternative pengambilan keputusan
 Mengidentifikasi konsekuensi setiap alternative
 Membuat pilihan yang beretika

ETIKA PROFESIONAL
Etika ini meliputi standar prilaku bagi seorang professional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik, sedangkan kode etik professional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Sebuah kode etik secara signifikan akan mempengaruhi reputasi profesi serta kepercayaan yang diyakininya.
Proyek Visi CPA telah mengidentifikasi lima nilai inti berikut yang dikaitkan dengan profesi CPA, yaitu :
 Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup
 Kompetensi
 Integritas
 Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas
 Objektifitas


KODE PERILAKU PROFESIONAL AICPA
TIM ETIKA PROFESIONAL AICPA
Misi tim ini adalah untuk :
a. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan standar-standar tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA
c. Menyediakan pedoman yang mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya

Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu, anggota sukarela aktif, dan investigator sementara yang juga bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim ini melaksanakna tiga fungsi utama untukmenyelesaikan misinya, sebagai berikut :
 Menetapkan standar
 Penegakan etika
 Jasa permintaan bantuan teknis

KOMPOSISI KODE ETIK AICPA
Kode perilaku professional AICPA yang telah direvisi dan diterima oleh siding keanggotaan tahun 1988 terdiri dari dua seksi sebagai berikut:
 Prinsip-prinsip yang menyatakan ajaran dasar perilaku etika dan memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan.
 Peraturan perilaku yang menetapkan standar minimum perilaku yang diterima dalam pelaksanaan layanan professional.

Sebagai tambahan atas dua seksi tersebut , maka komite eksekutif divisi etika profesioanal mengeluarkan pengumuman-pengumuman sebagai berikut:
 Interprestasi peraturan perilaku yang menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan spesifik.
 Ketetapan etika yang menunjukkan penerapan peraturan perilaku dan interprestasi pada kondisi nyata tertentu.

DEFINISI KODE ETIK
Komponen Sifat Dikenakan sanksi
Seksi Kode Etik Prinsip-prinsip Menyatakan ajaran dasar perilaku etika serta memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan Tidak
Peraturan perilaku Menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima dalam melaksanakan jasa professional Ya
Pengumuman Terkait Interpretasi peraturan perilaku Menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan spesifik Tidak, namun CPA harus memberikan alasan setiap pemyimpangan
Ketetapan Etika Menunjukkan penerapan peraturan dan interpretasi pada kondisi nyata tertentu Tidak, namun CPA harus member alas an atas setiap penyimpangan


PRINSIP-PRINSIP
Enam prinsip yang terdapat dalamkode etik, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 Tanggung jawab
 Kepentingan publik
 Integritas
 Objektivitas dan independensi
 Kecermatan atau keseksamaan
 Lingkup dan sifat jasa

Pernyataan dari setiap prinsip berikut penjelasan singkatnya akan diberikan berikut ini.
1. Tanggung jawab
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, para anggota harus mewujudkan kepekaan professional dan pertimbangan moral dalam semua aktifitas mereka (seluruh devinisi tentang prinsip-prinsip dan peraturan dikutip dari seksi etika yang dapat diterapkan dari AICPA professional standards).
2. Kepentingan Publik
Para CPA harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan publik, mengenai menghargai kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
3. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperuas kepercayaan masyarakat, para CPA harus melaksanakan samua tanggung jawab professional dengan integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan independensi
Seorang CPA harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab professional. Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya.
5. Kecermatan atau keseksamaan
Seorang CPA harus mengamati standar teknis dan etika profesi, terus meningkatkan kompetensi serta mutu jasa, dan melaksanakan tanggung jawab professional dengan kemampuan terbaik.
6. Lingkup dan sifat jasa
Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan publik, harus mematuhi prinsip-prinsip kode prilaku professional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang diberikan.

PERATURAN PERILAKU
Seksi kedua dari perilaku professional AICPA terdiri dari sebelas peraturan yang mengandung sanksi.

PERATURAN 101-INDEPENDENSI
Seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa professional sebagaimana diisyaratkan oleh standar resmi yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh dewan.

INTERPRETASI INDEPENDENSI
Terdapat beberapa tema dalam interpretasi independensi, yang meliputi pengaruh dari:
1. Kepentingan keuangan
2. Hubungan bisnis
3. Arti ungkapan CPA atau kantor akuntan publik
4. Jasa lainnya yang meliputi jasa akuntansi, jasa audit yang diperluas, dan jasa konsultasi manajemen
5. Litigasi
6. Imbalan yang belum dibayar oleh klien

KEPENTINGAN KEUANGAN
Larangan terhadap kepentingan keuangan bersifat eksplisit :
 CPA atau kantor akuntan publik tidak boelh mempunyai kepentingan langsung dengan klien.
 CPA tidak diperkenankan mempunyai hubungan kerjasama atau memegang investasi bisnis dengan perusahaan klien, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut yang bersifat material bagi CPA ataupun aktiva bersih perusahaan.
 CPA tidak diperkenankan memiliki pinjaman kepada atau dari perusahaan klien, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut, kecuali memang diperbolehkan oleh lembaga keuangan klien serta terminologi terkait.


HUBUNGAN BISNIS
Seorang CPA tidak diperbolehkan memberikan layanan dalam kapasitas sebagai anggota manajemen atau sebagai pegawai klien, karena dapat memperlemah independensi.

ARTI UNGKAPAN “CPA ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK”
 Semua orang yang berpartisipasi dalam perikatan, keculai mereka yang hanya melaksanakan fungsi klerk rutin.
 Semua orang yang memiliki posisi manajerial dan beralokasi dalam kantor yang berpartisipasi signifikan dalam perikatan.
 Semua pemilik, partner, pemegang saham dari kantor akuntan publik.
 Semua entitas yang kebijakan usaha, keungan, atau akuntansinya dapat dilekndalikan seorang atau lebih, yang dipilih dan ditunjuk untuk bertindak bersama-sama.

JASA LAIN BAGI KLIEN
CPA menyediakan jasa lain sebagai tambahan atas jasa atestasi terhadap klien. Sebagai contoh, seorang CPA dapat melaksanakan kegiatan pembukuan dan jasa akuntansi bagi klien atestasinya.

LITIGASI
Litigasi melibatkan CPA dan kliennya yang mempertanyakan independensi CPA. Idependensi akan melemah apabila keberadaan atau potensi ancaman litigasi telah berubah secara signifikan,atau diharapkan hubungan antara klien dengan CPA akan berubah secara material.

IMBALAN YANG BELUM DIBAYAR
Imbalan yang belum dibayar akan dianggap sebagai pinjaman yang diberikan anggota kepada klien.

INDEPENDENCE STANDARDS BOARD (ISB)
Didirikan pada tahun 1997 dengan misi menetapkan standar independensi yang diterapkan pada audit atas entitas publik dalam rangka melayani kepentingan masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam pasar bunga.

PERATURAN 102-INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS
Dalam melaksanakan seiap jasa professional, seorang CPA harus menjaga objektivitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain.

PERATURAN 201-STANDAR UMUM
Setiap anggota harus memebnuhi standar-standar berikut ini dan setiap interpretasi dari badan-badan yang ditunjuk oleh dewan.
a. Kompetensi Profesional. Hanya melaksanakan jasa professional yang diyakini dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan publik dengan kompetensi professional.
b. Penggunaan kemahiran professional. Mempergunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan setiap jasa professional.
c. Perencanaan dan supervisi. Merencanakan dengan cermat dan mengawasi jalannya pelaksanaan jasa professional.
d. Data relevan yang mencukupi. Memperoleh data relevan yang mencukupi agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau rekomendasi yang berkaitan dengan setipa jasa professional yang dilaksanakan.

PERATURAN 202-KEPATUHAN TERHADAP STANDAR
Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa professional lainnya harus memenuhi standar-standar dan setiap interpretasi yang diterbitkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan.






PERATURAN 203-PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI
Seorang Cpa tidak dibenarkan untuk :
1. Meyatakan pendapat atau menyatakan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas yang diauditnya telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap moifikasi material yang dilakukan pada laporan atau data tersebut mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan berwenang yang ditunjuk oleh dewan untuk menyusun prinsip-prinsip yang mempunyai dampak material terhadap keseluruhan laporan atau data.

PERATURAN 301-INFORMASI RAHASIAN KLIEN
Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien.

PERATURAN 302-HONOR KONTINJEN
Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk:
1. Melaksanakan jasa profesioanal dengan menerima honor kontinjen atau imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga melaksanakan:
 Suatu audit atau review atas laporan keuangan
 Suatu kompilasi laporan keuangan, diaman anggota mengharapkan atau mungkin mengharapkan adanya pihak ketiga yang akan menggunakan lapora keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi
 Pemeriksaan atas informsi keuangan prosfektif
2. Membuat surat pemberitahuan pajak pengahasilan perdana atau yang telah diperbaiki atau klaim atas pengembalian paja untuk honor kontinjen.

PERATURAN 501-TINDAKAN YANG MENDISKREDITKAN
Seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang mendiskreditkan profesi.

PERATURAN 502-PERIKLANAN DAN BENTUK SOLISITASI LAINNYA
Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk solitasi lainnya dalam segala hal yang salah, menyesatkan, atau menipu. Solitasi dengan cara memaksa, yang melampaui batas, atau melecehkan dilarang.

PEARATURAN 503-KOMISI DAN HONOR REFERRAL
A. Larangan Komisi
Seorang AICPAyang melakukan praktik publik tidak diperkenankan memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jaa pihak lain kepada klien demi mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisis, atau menerima komisi ketika CPA juga sedang melaksanakan jasa berikut ini bagi klien:
 Suatau audit atau review bagi laporan keuanagan
 Kompilasi laporan keuanagan
 Pemeriksaan laporan keunagan prospektif
B. Pengungkapan Komisi Yang Diperkenankan
C. Honor Referal
Seorang CPA mendapatkan honor referral karena merekomendasikan atau merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang membayar honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien.

PERATURAN 505-BEBTUK ORGANISASI DAN NAMA
Seorang CPA dapat membuka praktik akuntan hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hokum dan peraturan Negara bagian yang cirri-cirinya sesuai dengan ketentuan dari resolusi dewan.
Seorang CPA tidak diperkenankan membuka praktik akuntan publik dengan nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu pemilik yang lama dapat dicantumkan dalam nama kantor organisasi penrus.
Sebuah kantor tidak dapat menyebut dirinya sendiri sebagai “Anggota American institute of certified publik accountans”, kecuali semua partner atau pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut.

PENEGAKAN PERATURAN
Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar perturan-peraturan dari kode perilaku professional.

PROSEDUR PENEGAKAN ETIKA BERSAMA
Sebagai upaya agar penegakan peraturan perilaku lebih efektif serta lebih menyeragamkan tindakan disiplin yang dilakukan, AICPA telah mengembangkan program penegakan etika bersama (Joint Ethics Enforcement Program/JEEP).

PROSEDUR BADAN PENGADILAN BERSAMA
Hanya terdapat satu badan pbersama (joint trial board) yang terdiri dari setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau mantan anggota majelis.
Badan pengadilan bersama dapat mengambil tindakan disiplin sbb:
 Menegur CPA
 Memberhentikan sementara CPA selama periode waktu yang tidak lebih dari dua tahun.
 Memecat CPA

KETENTUAN DISIPLIN OTOMATIS
Peraturan tambahan atau bylaw meliputi juga ketentuan disiplin otomatis yang memberikan wewenang untuk menghentikan sementar atau mencabut keanggotaan tanpa perlu melakukan dengar pendapat dalam situasi tertentu.



PERTANYAAN DAN JAWABAN
TEORI :
1. Hanya dengan melihat dan merasakan secara nyata, orang lain dapat mengukur dan mempercayai apakah seorang auditor cukup objektif dan independen dalam menjalankan suatu tugas audit. Jelaskan bagaimana melalui sikap dan tindakan nyata seorang auditor dapat menunjukkan bahwa dia objektif dan independen.
Jawab:
Untuk menunjukkan secara nyata objektivitas dan independensinya antara lain dengan menolak penugasan audit bila:
a. Terdapat hubungan istimewa antara auditor dengan auditan/aktivitas auditan
b. Terjadi pembatasan ruang lingkup, sifat dan luas audit
c. Tidak memiliki kemampuan memahami aktivitas yang akan diaudit yang dapat mempengaruhi sikap independensinya
d. Tidak dapat independen karena posisi auditor dalam organisasi

2. Secara etika, konsep penyajian yang layak menuntut auditor dapat menyajikan informasi yang bebas dan tidak bias. Dalam melaksanakan penugasan audit fraud, jelaskan bagaimana penyajian informasi yang bebas dan tidak bias.
Jawab:
Suatu audit fraud berkaitan dengan pengungkapan unsur melawan/melanggar hukum untuk kepentingan negara. Namun demikian laporan hasil audit fraud tidak boleh memihak kepentingan negara atau sebaliknya cenderung membela pelaku/personel yang melakukan perbuatan melawan hukum. Informasi yang diungkap dalam laporan hasil audit harus sesuai fakta dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

3. Dalam suatu audit investigatif atas kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup. Dapatkah bukti-bukti audit yang diperoleh auditor tersebut secara langsung digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Berikan satu contoh bukti audit terkait dengan jawaban Saudara.


Jawab:
Bukti audit yang merupakan pendukung laporan hasil audit tidak dapat digunakan secara langsung untuk membuktikan suatu perkara pidana. Bukti tersebut dalam hubungannya dengan perkara pidana harus dikembangkan untuk memperoleh bukti baru dan atau bukti tambahan yang mengarah sebagai bukti hukum (bukti/alat bukti menurut KUHAP).

4. Pada saat melakukan audit investigatif atas suatu pekerjaan konstruksi bangunan, seorang auditor yang sarjana hukum menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat pekerjaan tersebut secara teknis tidak memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian dengan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukannya dapatkah auditor tersebut membuat simpulan hasil audit, bahwa secara teknis telah terjadi penyimpangan di dalam pembangunan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Jelaskan.
Jawab:
Untuk memastikan telah terjadi penyimpangan persyaratan teknis pada pekerjaan konstruksi bangunan tersebut, auditor tidak memiliki kompetensi teknis untuk mendukung temuannya. Untuk mendukung temuan tersebut auditor harus menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang teknis konstruksi bangunan tersebut, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembuktian atas temuan.
\
5. Dalam menghadapi pelaku yang berbohong atau menyangkal dalam suatu wawancara investigatif, ada 2 (dua) pendapat mengenai sikap yang harus diambil auditor. Jelaskan kedua pendapat tersebut dan pendapat mana yang harus diikuti.
Jawab:
a. Menurut Sodeman, biarkan tersangka terus berbohong, karena dengan banyak berbohong dari keterangan yang diberikan akhirnya akan muncul kontradiksi dan kejanggalan yang akan menjebak dirinya sendiri.
b. Menurut Inbau, sangkalan yang diucapkan tersangka harus segera dihentikan dengan mengatakan investigator sudah cukup memiliki bukti, karena jika dibiarkan akan sulit membalikkan jawaban tersangka menjadi pengakuan. Dalam pelaksanaan audit fraud, yang mana pendapat yang diikuti disesuaikan dengan kasus demi kasus. Pendapat pertama benar, namun dalam hal kesalahan pelaku sudah jelas dan hampir pasti maka pendapat yang kedua lebih tepat digunakan.

KASUS
Dalam surat pembaca Harian Rakyat Berjuang tanggal 25 April 2006 yang terbit di ibu kota Provinsi Harapan Makmur dimuat suatu pengaduan dari masyarakat di Kabupaten Angin Barat bahwa dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi di desa mereka terdapat pertanggungjawaban pelaksanaan fiktif. Kegiatan pembangunan jaringan irigasi tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Prasarana Umum Provinsi Harapan Makmur yang juga terdapat di empat kabupaten lainnya. Menurut pengaduan tersebut penyimpangan terjadi dalam pertanggung jawaban upah kerja di lapangan, jumlah penggunaan dan harga pembelian bahan yang diperoleh dari penjual disekitar lokasi kegiatan. Kepala Bawasda Provinsi Harapan Makmur atas permintaan Gubernurnya menugaskan tim untuk melakukan audit investigatif. Tim Audit mengklarifikasikan temuan yang diperolehnya kepada Kepala Dinas Prasarana Umum Provinsi dan mengakui kebenaran temuan tim audit. Kepala Dinas tersebut memberikan kesanggupan untuk segera menyetorkan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan ke Kas Daerah Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan di kabupaten-kabupaten lainnya, Kepala Dinas itu menjamin bahwa tidak terjadi penyimpangan. Mengingat waktu yang tersedia dalam surat tugas sudah berakhir, maka penjelasan dari Kepala Dinas Prasarana Umum Provinsi dianggap dapat dipercaya dan tim audit memutuskan tidak perlu melakukan audit terhadap kegiatan di empat kabupaten lain selain Kabupaten Angin Barat.
Diminta:
Bagaimana seharusnya sikap dan keputusan tim audit dalam kasus ini bila dihubungkan dengan etika yang dikaitkan terhadap konsepsi auditing independensi, kehati-hatian, pembuktian dan penyajian yang layak.

Jawab :
Dikaitkan dengan konsep independensi, tim audit seharusnya tidak dapat dipengaruhi oleh penjelasan Kepala Dinas Prasarana Umum yang menjamin penyimpangan tidak terjadi di empat kabupaten selain Kabupaten Angin barat. Dikaitkan dengan konsep kehati-hatian, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit terhadap lokasi-lokasi kegiatan lainnya secara menyeluruh sehingga dapat menyimpulkan hasil audit secara keseluruhan. Tim audit harus memperhatikan dan menguji kebenaran informasi mengenai adanya penyimpangan pada kabupaten-kabupaten lain. Dikaitkan dengan konsep pembuktian, untuk membuat simpulan apakah telah terjadi atau tidak penyimpangan tim harus melakukan pengumpulan dan pengevaluasian terhadap bukti. Simpulan dibuat harus berdasarkan fakta yang diperoleh melalui prosedur audit yang dilaksanakan. Dikaitkan dengan konsep penyajian yang layak, informasi yang disajikan auditor dalam laporan hasil audit akan layak apabila informasi itu dihasilkan dari pelaksanaan prosedur audit yang independen, hati-hati, dan didukung bukti-bukti yang cukup sehingga informasi tidak memihak dan tidak biasa.

materialitas audit

MATERIALITAS

Materialitas mendasar pada penerapan standar- standar auditor yang berlaku umum,terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan, Menurut konsep materialitas, financial accounting standar board mengidentifikasikan materialitas sebagai (besar nya suatu pengabdian/ salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya, memungakinkan bahwa pertimbangan seorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabdian/ salah saji tersebut).

Auditor memuat pertimbangan pendahuluan mengnai tingkat materialitas dalam perencanaan audit sering di sebut Materialitas Perencanaan. Tingkat materialitas yang di gunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena:
A. Situasi yang ada di sekitarnya mungkin berubah
B. Informasi tambahan mengenai klien akan di peroleh selama pelaksanaan audit sebagai contoh klien mungkin telah memperoleh pembiayaan yang di perlukan untuk tetap berjalan sebagai going concern yang ragukan ketika di rencanakan, dan audit mungkin akan menegaskan bahwa solvabilitas jangka pendek perusahaan telah meningkat secara signifikan selama tahun tersebut

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat sebagi berikut:
• Tingkat keuangan karena pendapatan auditor menilai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan
• Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan

MATERIALITAS PADA TINGKAT LAPORAN KEUANGAN

Materialitas laporan keungan (financian statement materiality) adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan di sjikan secara wajar sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam kontes ini salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan.Untuk tujuan perencanaan , auditor harus menggunakan tingkat agregat terkecil dari salah saji yang dipertimbangkan sebai materialuntuj setiap laporan keungan. Peraturan keputusan ini tepat karena laporan saling berkaitan dan banyak prosedur audit berkaitan denga lebih dari satu laporan keungan.sebagai contoh, prosedur audit untuk menentuka penjualan kredit akhir tahun tehah dicatat pada periode yang sesuai menyediakan bukti mengenai piutang usaha(neraca) dan penjualan(laporan laba-rugi).

Konsep Materialitas, Resiko, dan Pengujian dalam Auditing
Berdasarkan pertimbangan biaya-manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
Materialitas dibagi menjadi dua golongan, yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Risiko audit juga digolongkan menjadi dua, yaitu risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual.

Penggunaan Materialitas dalam Mengevaluasi Bukti Audit
Risiko audit terdiri dari tiga unsur, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditaksir oleh auditor pada tahap perencanaan audit sebagai salah satu dasar penentuan ukuran sampel yang akan diperiksa.
Karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi. Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu pendekatan substantif (primarily substantive approach) dan pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah (lower assessed level of control risk approach).
Penaksiran Risiko Pengendalian dan Pendesainan Pengujian Pengendalian
Penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi merupakan faktor penentu tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk suatu asersi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan (yang mencakup sifat, saat, dan lingkup pengujian substantif) yang harus dilakukan untuk menyelesaikan audit. Jika risiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, risiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai sehingga auditnya tidak efektif. Sebaliknya jika risiko pengendalian ditaksir terlalu tinggi, auditor dapat melakukan pengujian substantif melebihi dari jumlah yang diperlukan sehingga auditor melakukan audit yang tidak efisien.
Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan/atau operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Berbagai pengujian pengendalian dapat dipilih oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya, yaitu sebagai berikut.
1. Pengujian pengendalian bersamaan (concurrent tests of controls), yang terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus untuk mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern.
2. Pengujian pengendalian tambahan, yang merupakan pengujian yang biasanya dilaksanakan oleh auditor jika, berdasarkan hasil pengujian pengendalian bersamaan yang memperlihatkan pengendalian intern yang efektif, auditor kemudian mengubah strategi auditnya dari pendekatan terutama substantif ke pendekatan risiko pengendalian rendah.
3. Pengujian pengendalian yang direncanakan, yang merupakan pengujian yang dilaksanakan untuk menentukan taksiran awal risiko pengendalian moderat atau rendah sesuai dengan tingkat pengujian substantif yang direncanakan.
4. Pengujian dengan tujuan ganda (dual-purpose tests), yang merupakan pengujian yang desain sedemikian rupa sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern sekaligus dapat mengumpulkan bukti tentang kekeliruan moneter dalam akun.
Penaksiran Risiko Deteksi dan Pendesainan Pengujian Substantif
Desain pengujian substantif sangat ditentukan oleh risiko deteksi yang ditetapkan oleh auditor. Desain pengujian substantif mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi setiap asersi. Auditor dapat menggunakan jenis pengujian substantif berikut, yaitu prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi terperinci, dan pengujian terhadap saldo terperinci. Pengujian substantif dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca dan pada atau mendekati tanggal neraca, tergantung risiko deteksi yang ditetapkan oleh auditor.
Rerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif adalah sebagai berikut, (1) tentukan prosedur awal audit, (2) tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan, (3) tentukan pengujian terhadap transaksi terperinci, (4) tentukan pengujian terhadap akun terperinci
Pedoman Kuantitatif
Pedoman resmi mengenai pengukuran kuantitatif dari materialitas ,gambaran mengenai beberapa pedoman yang di gunakan dalam praktik.
• 5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak (10% untuk laba yang lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar)
• ½% hinga 1% dari total aktiva
• 1% dari ekuintas
• ½% hingga 1% pendapatan kotor
• Sutu persentase variable berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan
UKURAN ABSOLUT DARI PENGUKURAN MATERIALITAS DAN RASIO
concord Mott’s golden west
Pengukuran materialitas Fabrics Inc. Supermarkets financial

1. 5% dari rata-rata laba $150 $240 $3560
2. % variable dari laba kotor 180 510 N/A
3. ½% dari total aktiva 200 220 35.760
4.1% dari ekuintas 210 240 2.680
5. ½% dari pendapatan 470 1.310 3.730

Rasio
Terbesar hingga terkecil 3,1 6,0 13,3

Para peneliti mengamati , “Hasil dari studi ‘sampel kecil’ ini menyediakan bukti empiris bahwa di antara lima definisi peraturan yang biasanya di terapkan untuk materialitas , perbedaan ukuran dapat muncul bergantung pada industri klien dan definisi yang di pilih. Sebagai contoh, untuk perusahaan keuangan yang teliti, pengukuran terkecil… Perbedaan yang begitu besar dalam definisi materialitas agaknya akan mengarah pada perbedaan keputusan lingkup audit yang besar bergantung pada definisi mana yang untuk menghitung “materialitas perencanaan.” Mereka menyimpulkan lebih banyak bukti diperlukan, tampak bahwa pedoman otoratif tambahan akan berguna.”

Sumber: Kurt pany dan Stephen Wheeler, “A Comparison OfVarious Materiality Rules Of Thumb,” The CPA Journal (juni 1989), hal 62-63

Pertimbangan kualitatif

Pendapatan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Sala saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material.misalnya ketika salah sji diakibatkan oleh sutu ketidakberesan (irregularities) atau tindakan melanggar hokum oleh klien. Penemuan atas terjadinya tersebut dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa terdapat resiko yang signifikan akan adanya salah saji tambahan yang serupa.

MATERIALITAS PADA TINGKAT SALDO AKUN

Materialitas saldo akun (account balance materiality) adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkat tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir (tolerable misstatement).

रसिको audit

RISIKO AUDIT

Resiko audit

Resiko audit adalah resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Konsep keseluruhan mengenai resiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah resiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka resiko audit adalah 1%, dan jika kepastian sebesar 96% dianggap memuaskan, maka resiko audit sebesar 4%.

Komponen Resiko Audit

1. Resiko Bawaan (Inherent Risk) yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material. Biasanya resiko ini telah ada dari awal dikarenakan sifat bisnis dari entitas yang bersangkutan. Dalam penilaian resiko bawaan memerlukan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak yang mendalam terhadap asersi-asersi untuk semua atau banyak akun dan hal-hal yang hanya berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik.

Contoh hal-hal yang memiliki dampak yang mendalam:

· Probabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri.

· Sensitivitas dari hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi.

· Masalah going concern (kurangnya modal)

· Salah saji terdeteksi dalam audit terdahulu

Hal-hal yang hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik:

· Akun atau transaksi yang sulit untuk di audit (minyak,lumpur lapindo)

· Masalah akuntansi yang sulit atau masih diperdebatkan

· Kerentanan terhadap penyalahgunaan

· Sensitivitas dari penilaian faktor-faktor ekonomi.

Resiko bawaan dapat lebih besar untuk beberapa asersi daripada untuk asersi-asersi lainya. Misalnya: asersi keberadaan dan keterjadian kas lebih rentan terhadap salah saji karena penyalah gunaan daripada asersi yang sama terhadap aktiva pabrik. Resiko bawaan muncul secara independen dari audit laporan keuangan. Maka dari itu, auditor tidak dapat mengubah tingkat aktual dari resiko bawaan, tetapi auditor dapat mengubah tingkat resiko bawaan yang dinilai. Misalnya seseorang mungkin urung untuk melakukan usaha untuk menilai resiko bawaan pada tingkat yang sesuai dan secara sederhana menilainya pada tingkat maksimum. Prosedur yang dilaksanakan untuk mendukung penilaian resiko bawaan biasanya serupa dengan memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Auditor akan mampu mengevaluasi resiko bawaan dengan memahami siklus bisnis klien, termasuk:

· Manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya perusahaan

· Produk, jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas.

· Proses inti dan siklus operasi.

· Hasil dari proses inti

· Keputusan pembiayaan dan investasi

2. Resiko Pengendalian (Control Risk) adalah: resiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau di deteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian intern entitas,merupakan resiko yang baru akan muncul dan terdeteksi pada saat pemeriksaan internal control. Entitas yang rentan akan fraud biasanya internal controlnya lemah. Auditor juga tidak dapat mengubah tingkat aktual dari resiko pengendalian, tetapi auditor dapat memvariasi tingkat resiko pengendalian yang dinilainya dengan memodifikasi prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi, dan memodifikasi prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Auditor menentukan penilaian tingkat resiko pengendalian yang direncanakanuntuk setiap asersi dalam tahap perencanaan audit. Penilaian tingkat perencanaan didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai efektifitas dari rancangan dan pangoprasian bagian pengendalian intern klien yang relevan. Penilaian tingkat resiko pengendalian aktual selanjutnya ditentukan untuk setiap asersi berdasarkan bukti yang diperoleh dari study dan evaluasi pengendalian intern klien selama pekerjaan interim dalam tahap pengujian pada audit berjalan.

Resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko kecurangan.

Auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik kekeliruan maupun kecurangan. Auditor terutama menaruh perhatian terhadap kecurangan, karena berhubungan dengan salah saji dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang curang mungkin akan melibatkan tindakan sebagai berikut:

· Memanipulasi, pemalsuan, dan perubahan catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

· Interpretasi yang salah, atau penghapusan yang disengaja dari kejadian atau transaksi yang berhubungan dengan laporan keuangan.

· Penerapan yang salah secara disengaja dari prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, data, cara penyajian atau pengungkapan.

Salah saji yang muncul akibat penyalahgunaan aktiva (misappropriation of asset) termasuk pencurian atas aktiva entitas dimana dampak pencurian tersebut menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum.

Pertimbangan mengenai meningkatnya resiko salah saji laporan keuangan akibat kecurangan dapat mempengaruhi pertimbangan profesional auditor melalui cara:

· Tim audit dapat dipilih dengan suatu cara yang memastikan bahwa keahlian, pengetahuan dan kemampuan personel ditegaskan dalam tanggung jawab perikatan yang signifikan sesuai dengan penilaian auditor terhadap tingkat resiko.

· Tim audit dapat melaksanakan audit dengan memperjelas skeptisme profesional.

· Auditor dapat mempertimbangkan lebih lanjut pemilihan dan penerapan manajemen terhadap prisip akuntansi yang berlaku umum.

· Kemampuan auditor untuk menilai resiko pengendalian dibawah maksimum dapat dikurangi dan auditor harus peka terhadap kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian.

Pada akhirnya, auditor harus merencanakan suatu audit untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik akibat kecurangan maupun kekeliruan.

3. Resiko Deteksi (Detection Risk) adalah resiko yang muncul karena auditor tidak mampu menemukan kesalahan dikarenakan kurang menggunakan tehnik atau prosedur yang memadai atau kurangnya pengetahuan auditor.resiko deteksi merupakan kombinasi dari resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terperinci. Keduanya merupakan fungsi dari efektifitas prosedur audit dan penerapanya oleh auditor. Resiko ini dapat dirubah oleh auditor dengan memvariasi sifat, waktu, dan ekstensifitas pengujian-pengujian atau penempatan staf audit yang berhubungan dengan pengujian substantif yang dilaksanakan pada atau dekat tanggal neraca daripada tanggal interim,penggunaan sampel yang lebih besar daripada sampel yang lebih kecil, atau penggunaan staf yang berpengalaman daripada staf yang tidak berpengalaman, akan menghasilkan tingkat resiko deteksi yang lebih rendah. Dalam tahap perencanaan audit, suatu tingkat resiko deteksi yang direncanakan dapat diterima(planned acceptable kevek of detection risk) untuk prosedur analitis dan pengujian terperinci ditentukan untuk setiap asersi yang signifikan dengan menggunakan model resiko audit yang disebutkan diatas. Ketika diperlukan, tingkat yang direncanakan dari resiko deteksi direvisi terus menerus berdasarkan bukti yang diperoleh mengenai efektifitas pengendalian intern atau audit yang spesifik.

Ilustrasi Model Resiko Audit

Misalnya

Ø IR = 90%

Ø CR = 40%

Ø DR = 20%

AR= IR x CR x DR

AR= 90% x 40% x 20%

= 0,072 = 7,2%

Kesimpulan: mungkin tanpa sengaja auditor gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yaitu sebesar 7,2%, ini berarti tingkat kepastianya sebesar 92,8%.

AR: 7,2% (Semakin rendah resiko audit yang diterima maka semakin tinggi kepastian yang akan diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar)

IR = AR : (CRxDR)

IR = 0,072 : (0,40x0,20)

= 0,072 : 0,080 = 0,9 (90%)

Kesimpulan: kerentanan terhadap suatu asersi terhadap salah saji material, dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian.

IR = 90% (semakin tinggi nilai IR, semakin baik)

CR = AR : (IR x DR)

= 0,072 : (0,90 x 0,20)

= 0,072 : 0,18

= 0,4 (40%)

Kesimpulan: resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dicegah / dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian entitas sebesar 40%.

CR = 40% (Semakin rendah CR, maka akan semakin baik)

DR = AR : (IR x CR)

= 0,072 : (0,90 x 0,40)

= 0,072 : 0,36

= 0,2 (20%)

Kesimpulan: resiko deteksi sebesar 20%, berarti auditor perlu merencanakan pengujian substantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan resiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan 20% dalam mendeteksi salah saji material.

AP = 60%

TD = AR : (IR x CR x AP)

= 0,072 : (0,90 x 0,40 x 0,60)

= 0,072 : 0,216

= 0,33 (33%)

AR = IR x CR x AD x TD

= 0,90 x 0,40 x 0,60 x 0,33

= 0,0718 (7,1%)

TD(Test of Detail Risk)

TD = 33% (Resiko pengujian terperinci sebesar 33%. Ini berarti auditor perlu merencanakan pengujian transaksi dan pengujian saldo dengan satu cara yang akan menghasilkan resiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sebesar 33% dalam mendeteksi salah saji material)

Resiko audit pada tingkat laporan keuangan

Auditor menentukan resiko resiko audit secara keseluruhan yang akan dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Secara umum, tingkat yang sam diterapkan pada setiap saldo akaun dan semua asersi yang berkaitan. Jika seorang auditor akan menggunakan tingkat resiko audit yang berbeda untuk akun-akun dan asersi yang berbeda, tidak akan ada suatu cara yang berlaku umum untuk mengkombinasikan hasil tersebut dalam menentukan tingkat resiko audit keseluruhan yang dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian serta tingkat komponen resiko-resiko deteksi yang dapat diterima bervariasi untuk setiap akun dan asersi.

Hubungan antara resiko audit dan bukti audit

Hubungan antara resiko audit dan jumlah bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan bersifat terbalik. Untuk kasus tertentu, semakin rendah tingkat resiko audit, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan.